Bupati Ciamis tidak Tahu Ada Pemilik Ponpes Bergabung ke ISIS

Terkait adanya informasi pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ciamis yang ikut bergabung dengan ISIS, Bupati Ciamis Iing Syam Arifin belum mengetahui adanya pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ciamis yang menyatakan kesiapannya bergabung dengan ISIS.

Pihaknya pun mengaku belum mendalami siapa dan dalam bentuk bagaimana dukungan yang diberikan pemilik pondok pesantren itu kepada ISIS.

“Saya belum mengetahui secara rinci mengenai adanya pemilik pesantren yang bergabung dengan ISIS. Bagi saya, yang terpenting Ciamis ini harus kondusif,” ungkap Iing saat ditemui seusai pelantikan dan pengambilan sumpah anggota legislatif Kabupaten Ciamis periode 2014-2019, Selasa (5/8/2014).

Ditanya mengenai sikap Pemerintah Indonesia yang melarang penyebaran ideologi ISIS, Iing pun mendukung langkah pemerintah tersebut. Namun Iing tidak berkomentar lebih lanjut mengenai tindakan pencegahan penyebaran ISIS di Kabupaten Ciamis.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan ajakan-ajakan dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Ciamis yang kondusif,” ucap bupati Ciamis

Ada Pesantren Gabung dengan ISIS

Sementara itu Dandim 0613 Ciamis,  membenarkan ada pemilik salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang sudah menyatakan kesiapannya bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah), sebuah organisasi asal Timur Tengah yang dilarang aktivitasnya di Indonesia.

“Kita terus pantau kegiatan di pesantren tersebut. Namun, hingga saat ini aktivitas di pondok pesantren itu belum menampakan gejala-gejala yang mengarahkan warga di sekitarnya bergabung dengan ISIS,” katanya, kepada wartawan, usai pelantikan Anggota DPRD Ciamis, Selasa (05/08/2104).

Dandim 0613 Ciamis menegaskan, pihaknya bersama Polri akan tegas melaksanakan perintah dari pemerintah yang menyebutkan larangan penyebaran ideologi ISIS di Indonesia. “Kami akan bersikap tegas apabila ada aktivitas yang dijalankan di pondok pesantren tersebut yang bertentangan dengan falsafah Pancasila,” tegasnya.

Dandim 0613 Ciamis mengungkapkan, meski sejauh ini kegiatan di pondok pesantren tersebut masih berjalan wajar, namun pihaknya tetap akan mengawasinya. Apalagi, pemilik pondok pesantren itu sudah menyatakan kesiapannya bergabung dengan ISIS. ” Kami tentunya terus waspada,” katanya.

Menurut  Dandim 0613 Ciamis, kewaspadaan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan berawal dari pondok pesantren itu akan merekrut warga lain yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut.

Dandim 0613 Ciamis menambahkan, berdasarkan informasi dan data-data yang dimilikinya, di pondok pesantren tersebut saat ini hanya untuk pembelajaran keagamaan khusus untuk keluarga pemilik pondok pesantren. “Kami belum mendapatkan informasi bahwa ada warga di luar keluarga pemilik pesantren yang ikut belajar di sana,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan menolak ideologi yang diusung kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di di wilayah Ciamis. Untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi akibat informasi tersebut, masyarakat Ciamis pun diminta tidak terprovokasi.

“Ini kan sudah diputus. Keputusan menolak faham ini (ISIS) diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum lama ini,” ungkap Bupati Ciamis, Drs. H. Iing Syam Arifin, Selasa (5/8/2014), ketika dimintai tanggapan oleh awak media seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Ciamis.

Iing berharap, masyarakat Kabupaten Ciamis tidak mudah terprovokasi dengan persoalan ini. Dia ingin wilayah Ciamis tetap kondusif. Dia juga mengakui, arus informasi saat ini sangat cepat, sehingga apapun bisa cepat diketahui. “Ciamis harus kondusif. Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi,” katanya.

Seperti dilansir dari BBC Indonesia, Pemerintah Indonesia menyatakan, ISIS bukanlah masalah agama melainkan ideologi atau keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Bahkan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, menyatakan, pemerintah dan negara Indonesia menolak dan tidak mengizinkan faham ISIS berkembang di Indonesia. Menurutnya, setiap upaya pengembangan faham ISIS dan IS (Islam State) harus dicegah. (Ab@h**