BENARKAH UNJUK RASA BERMUATAN POLITIS

Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar beberapa waktu terkait kinerja Pemkab dan Bupati Pangandaran menuai komentar langsung dari Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran H. Supratman. Dalam sambutan pada acara Rakerda DPD KNPI Kab. Pangandaran, Senin, (15/12/2014) di aula hotel Jeng Ratu Pangandaran, Supratman menyesalkan cara penyampaian aspirasi yang dilakukan sejumlah masyarakat tersebut.

Di hadapan generasi bangsa yang tergabung dalam wadah KNPI Kab. Pangandaran, Sup­rat­man menegaskan, aspirasi dengan cara aksi unjuk rasa kurang baik. Seharusnya kata dia, dalam menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara musyawarah bukan aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Karena dengan berunjuk rasa tidak akan menghasilkan hasil yang baik,” ucapnya. Usai memberikan sambutan, Sup­ratman didampingi Sekjen Pre­sidium Pemekaran DOB Kab. Pangandaran Andi Sosse saat ditemui kami kembali menegaskan, masyarakat Kabupaten Pangandaran sebaiknya memahami akan status Pangandaran saat ini yakni DOB (Daerah Otonom Baru). Dengan statusnya seperti itu, pasti masih banyak kekurangan dibanding dengan daerah yang lebih dulu berdiri.

“Baik itu kekurangan pemahaman, SDM dan segala pesiapan-persiapannya. Dan yang pasti banyak persoalan, namun jangan dimulai dengan yang anarkis atau unjuk rasa. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkapnya.

Apabila masyarakat menilai pemerintah masih banyak ke­ku­rangan, Supratman mengingatkan sebaiknya menggunakan cara dialog, bukan cara yang dilakukan beberapa waktu lalu. Karena aksi massa, apalagi dengan perkataan yang kurang pantas, Supratman menilai akan berdampak negatif terhadap DOB Kabupaten Pa­ngandaran yang sudah susah payah dalam memperjuangkan terbentuknya cita-cita bersama itu.

“Kalau dimusyawarakan atau didiskusikan, nanti hasilnya juga kan akan bagus dibanding dengan cara-cara demo yang pastinya itu pemaksaan,” tuturnya.

Disinggung pada aksi massa tempo lalu pun digelar pula dialog oleh sejumlah perwakilan, Supratman tetap menilai tidak solutif. Karena dialog tersebut diawali dengan pemaksaan, pun kata dia waktu dialog yang sangat pendek sehingga apa yang diaspirasikan segelintir massa kurang mengena pada sasaran.

Ia mencontohkan perjuangan bersama, baik presidium dan masyarakat sampai menjadi DOB Kabupaten Pa­ngandaran. Hal itu kata dia dilakukan dengan cara-cara mus­yawarah yang maraton. Diawali musyawarah dengan Pemkab Ciamis sebagai induk dari DOB Kab. Pangandaran hingga ak­hir­nya musyawarah di tingkat atas, yakni DPR RI.

“Itu semua memang bukan perkara yang mudah, tetapi penuh rintangan dan hambatan. Tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik dan santun, Insya Allah apa yang diperjuangkan akan berbuah hasil yang baik. Makanya, mari ke depan kita awali dengan mendewasakan diri kita masing-masing agar Pangandaran tetap berada dalam kondisi yang aman dan kon­du­sif,”ka­tanya.

Nuansa Politis

Di tempat sama, anggota DPRD Kab Pangandaran Tudi Hermanto menilai, aksi unjuk rasa tempo lalu hanya warning saja sebagai bentuk sosial kontrol masyarakat terhadap pemerintah Kab. Pangadaran.

“Namun yang perlu dikoreksi adalah teknis penyampaiannya saja yang salah. Masak dalam penyampaian tuntutan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bagus atau lebih tepatnya bahasa kasar,”ucapnya.

Ditanya apakah ada nuansa politis dari aksi unjuk rasa tempo lalu itu, Tudi mengata­kan bisa saja aksi tersebut ditunggangi muatan politis. Namun ia enggan berspekulasi politis untuk kaitan apa dan tujuannya apa. “Ya bisa saja di dalam unjuk rasa tempo lalu ada unsur muatan politiknya,” ucapnya.(Ab@h**”KP-Online.